Bahwa Syarat penetapan tersangka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Setiap langkah dalam proses pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah, prosedur yang jelas, serta prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kriminalisasi atau pelanggaran hukum terhadap warga negara.

Masyarakat wajib mengetahui bahwa seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka jika sudah ada minimal dua alat bukti yang sah dan terdapat dugaan kuat sebagai pelaku tindak pidana. Jika prosedur ini dilanggar, maka penetapan tersebut dapat digugat melalui mekanisme praperadilan.

Maka berdasarkan PENJELASAN dan KETERANGAN tersebut. Di atas maka IZINKAN kami untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo. berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Memohon Agar Permohonan PEMOHON PRAPERADILAN. DITERIMA untuk SELURUHNYA;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan Dugaan. Sebagaimana dimaksud Dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/243/IX/2025.SPKT/POLRES TARAKAN/POLDA KALTARA, Tanggal 25 September 2025. Dalam PEMERIKSAAN PERKARA PRAPERADILAN, ini DI DIBATALKAN.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tarakan, 19 Desember 2025

Hormat Saya, Kuasa Hukum PEMOHON